Archives


Hoaks dan Fakta yang soal Omnibus Law

Gelombang penolakan tentang omnibus law Undang-Undang Cipta Kerja di berbagai daerah akhirnya membuat pemerintah mulai buka suara. Salah satunya adalah beberapa pihak Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) yang telah disampaikan dalam acara Kompas TV. Dalam wawancara tersebut diketahui Menteri Komunikasi dan Informatika yaitu Johnny Gerard Plate, dirinya menjelaskan jika banyak informasi yang telah beredar di tengah-tengah masyarakat mengenai omnibus law UU Cipta Kerja. Bahkan beberapa di antaranya tidak benar atau hoaks. Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) juga mereka telah menanggapi hal yang disampaikan oleh Johnny tersebut.

Hoaks dan Fakta yang soal Omnibus Law

Sebagaimana yang telah diketahui, kesepakatan soal adanya UU ini diambil dalam sebuah rapat paripurna yang telah digelar di gedung DPR, Senayan. UU ini telah disahkan, namun diwarnai oleh banyaknya penolakan dari beberapa Fraksi Partai Demokrat dan juga PKS. Meskipun UU Ciptaker telah disahkan, sejumlah kalangan yang menolak undang-undang tersebut masih terus berlangsung hingga kini. Bahkan, beberapa protes pun juga berujung ricuh. Ternyata ada sejumlah hoax terkait dengan pasal-pasal yang ada di UU Ciptaker. Berikut ini adalah sejumlah fakta yang ada di dalam UU Ciptaker yang juga telah diungkapkan Kominfo:

1. Benarkah uang pesangon akan dikurangi?

Menurut Kominfo dimana para pekerja yang di-PHK wajib diberikan pesangon, seperti yang ada di dalam (Pasal 156) dan para pekerja yang di-PHK akan menerima sejumlah jaminan sosial atau JKP seperti dalam (Pasal 46D). Informasi tentang kebijakan pesangon yang turun dari 32 kali menjadi 25 kali upah. Namun hal tersebut dipastikan oleh Kominfo merupakan informasi yang salah. Menurut Kominfo sendiri soal pesangon ini bukan nilainya yang akan berkurang, melainkan manfaat yang dapat diterima oleh para pekerja, yang nantinya jauh lebih banyak. Seperti akan adanya penggantian dari hak dan JKP. Sementara itu menurut Presiden KSPI yaitu Said Iqbal, dalam UU Cipta Kerja uang pesangon pun juga dikurangi.

Bahkan hal tersebut juga diakui sendiri oleh Pemerintah sbobet dan juga oleh DPR, jika uang pesangon yang awalnya 32 kali dikurangi menjadi 25 kali. Iqbal yang juga mengatakan hal itu semua terdiri atas 19 kali yang nantinya akan dibayarkan oleh pengusaha dan 6 kali akan dibayarkan melalui Jaminan Kehilangan Pekerjaan JKP, yang nantinya akan dikelola oleh BPJS ketenagakerjaan. Diungkapkan juga jika belum jelas, oleh JKP itu 6 kali ataukah 6 bulan, karena hal itu tidak di temukan di dalam omnibus law. Di mana bisa saja besarnya hanya sekian ratus ribu saja dan diberikan selama 6 kali.

KSPI berpandangan, jika ketentuan mengenai BPJS Ketenagakerjaan yang nantinya akan membayar pesangon sebesar 6 bulan upah tersebut tidak masuk akal. Pengurangan terhadap nilai dari pesangon, jelas-jelas menjadi sebuah hal yang nantinya akan merugikan kaum buruh yang terkena PHK.

2. Benarkah UMP, UMK, UMSK, dan UMSP dihapus?

Menurut Kominfo sendiri, soal ketentuan upah minimum yang nantinya terdapat di kabupaten atau kota yang dihapus dipastikan jika hal tersebut adalah hoaks. Sebab gubernur nantinya tetap diwajibkan untuk menetapkan upah minimum, baik itu provinsi dan juga kabupaten kota. Selain itu, menurut Kominfo UMK menyesuaikan dari kondisi ekonomi dan UMK harus lebih tinggi daripada upah UMP. Sementara itu Said juga mengatakan, dalam UU Cipta Kerja Upah Minimum Sektoral yang mencakup (UMP dan UMSK) dihapus. Sedangkan untuk UMK sendiri akan ada persyaratan. Menurut Said, dihapusnya UMSK dan UMSP merupakan salah satu bentuk dari ketidakadilan.

Sebab sektor otomotif seperti perusahan Toyota, Astra, dan juga lainnya, ataupun sektor pertambangan seperti halnya Freeport, Nikel di Morowali bisa saja nilai upah minimumnya sama dengan upah minimum perusahan baju ataupun juga perusahaan kerupuk. Itulah sebanyaknya, di seluruh dunia ini ditetapkan upah minimum sektoral yang berlaku sesuai dengan kontribusi nilai tambah, yang ada di tiap-tiap industri terhadap PDP negara.

Selain itu diungkapkan oleh said jika UMK ditetapkan bersyarat yang diatur nantinya oleh pemerintah. Bagi KSPI, hal ini hanya menjadi sebuah alibi untuk Pemerintah agar dapat menghilangkan UMK yang ada di daerah-daerah yang selama ini berlaku. Karena kewenangan untuk itu dipegang oleh pemerintah. Padahal dalam UU 13 Tahun 2003, UMK langsung ditentukan tanpa adanya sebuah syarat. Said mengatakan, di dalam UU Cipta Kerja yang wajib ditetapkan adalah upah minimum provinsi atau (UMP). Adapun yang diinginkan buruh adalah jika UMSK tetap ada dan juga UMK ditetapkan dan juga sesuai dengan UU 13 Tahun 2013 tanpa adanya syarat, dan tetap mengacu kepada kebutuhan hidup layak (KHL).

3. Benarkah upah buruh dihitung per jam?

Mengenai informasi yang beredar, soal waktu kerja yang di eksploitatif juga dipastikan hoax. Kominfo juga menjelaskan waktu kerja akan tetap sesuai dengan ketentuan yang telah ada sebelumnya. Disebutkan bahwa menurut Pasal 77, ada beberapa opsi waktu kerja yang telah diatur, yaitu sebagai berikut:
7 jam/hari dan 40 jam/minggu, 6 hari kerja atau minggu, atau
8 jam/hari dan 40 jam/minggu, 5 hari kerja/minggu

Yang bisa menjadi dasar pembayaran dari upah per jam saat bekerja. Diman upah per jam yang nantinya akan dihitung perjam juga pernah disampaikan oleh Menteri Ketenagakerjaan. Adapun permintaan dari para buruh adalah menegaskan jika di dalam Omnibus Law UU Cipta kerja, bahwa upah per jam sendiri tidak diberlakukan.

4. Benarkah hak cuti hilang tidak ada kompensasi?

Informasi yang telah beredar terkait dengan pasal yang menghilangkan hak cuti para pekerja dinyatakan sebagai sebuah informasi bohong oleh Kominfo. Pemerintah juga memastikan perusahaan nantinya wajib memberikan waktu istirahat dan cuti bagi para pekerja. Soal cuti kerja itu menurut Johnny seperti yang ada di Pasal 89, ayat 1. Namun menurut Said, cuti panjang bukan lagi sebuah kewajiban yang harus diberikan pengusaha ataupun perusahaan, sehingga berpotensi dihilangkan. Said mengatakan jika dalam UU 13 tahun 2003 Pasal 79 Ayat (2) huruf d diatur juga secara tegas, bahwa pengusaha harus memberikan hak cuti panjang mereka selama 2 bulan kepada buruh yang memang sudah bekerja selama 6 (enam) tahun.

Sedangkan di dalam omnibus law, pasal yang mengatur mengenai tentang hak cuti panjang diubah, sehingga hal tersebut bukan lagi kewajipan penguasa. Buruh juga meminta agar cuti haid dan juga cuti melahirkan tidak dipotong upahnya. Sebab pastinya jika upah dipotong, maka buruh akan cenderung untuk tidak mengambil cuti tersebut.

Karena meskipun cuti haid dan melahirkan tetap ada di undang-undang tetapi pelaksanaan di lapangan tidak akan bisa berjalan jika nantinya upah dipotong oleh perusahaan. Karena pengusaha akan memaksa secara halus agar buruh tidak mengambil haid dengan menakut-nakuti upahnya akan dipotong. Adapun juga permintaan buruh adalah, semua hak cuti buruh dapat dikembalikan sebagaimana yang telah diatur dalam UU 13 tahun 2003.

Demikian itulah beberapa hoks dan fakta yang ada di dalam Omnibus Law. Banyaknya penolakan untuk Omnibus Law karena ada beberapa pasal yang dihilangkan, hingga kini protes dari berbagai kalangan masih tetap berlangsung. Semoga dengan adanya artikel ini dapat memberikan informasi tambahan anda tentang Omnibus Law. Terimakasih.